DPRD Surabaya Mengkritik Tajam Raperda Kursus Mobil Surabaya.

kursus mobil maticKBRN, Surabaya : Kritik tajam disampaikan anggota DPRD Surabaya, terkait usulan pemerintah kota mengajukan raperda kursus mengemudi. Para anggota dewan menilai, rancangan peraturan daerah yang diajukan pemkot tersebut, tidak ada urgensinya bagi kemaslahatan warga Kota Surabaya.

“Kalau perda ini dipaksakan, bisa-bisa kedepan pemkot membuat perda retribusi odong-odong atau kereta kelinci,” kelakar Anggota Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Agus Santoso, Rabu (31/10/2012).

Agus Santoso mengungkapkan, sejatinya raperda kursus mengemudi sempat ditolak sebagian anggota dewan dalam forum rapat badan musyawarah (banmus) yang diselenggarakan beberapa saat yang lalu. Namun sesuai aturan bahwa setiap raperda yang masuk harus dibahas, akhirnya raperda itu tetap dimasukan.

“Waktu itu yang intrupsi pak Simon, (Simon Lekatompessy, red), agar raperda yang lebih penting didahulukan dari pada membahas raperda kursus mengemudi,” terang AgusSantoso.

Menurut Agus Santoso, seyogyanya pemerintah kota mengkaji terlebih dahulu terhadap setiap usulan raperda yang akan diajukan ke gedung DPRD. Karena, berdasarkan pengamatan yang dilakukan anggota legisltif, selama ini pemkot hanya dikenal jago dalam membuat regulasi. Sedangkan untuk impelentasinya, tambah dia, hampir tidak ada.

“Coba sampean cek berapa perda yang telah disahkan, tapi untuk penerapanya nol besar,” sindir legislator dari Partai Demokrat (PD) ini.

Oleh karena itu, dirinya beserta jajaran anggota dewan yang lain akan meminta agar Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengevaluasi terhadap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Bila perlu Walikota lakukan reposisi terhadap kepala SKPD yang kinerjanya tidak maksimal,” usul pria yang juga menjadi badan kehormatan (BK) DPRD Surabaya tersaebut.

Menurutnya, salah satu bukti riil bahwa pemerintah kota hanya pandai dalam membuat regulasi terlihat jelas dari capaian serapan di tiap tiap SKPD hingga akhir triwulan ke tiga. Logikanya, dengan anggaran cukup besar yang diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, ternyata serapan yang tercapai baru mencapai 50 persen.

“Percuma anggaranya besar jika SKPD yang mengelola tidak mampu,” tandasnya.

Sementara ketika dikonfirmasi penolakanya terhadap rancangan peraturan daerah Retribusi kursus mengemudi Wakil Ketua Komisi C, Simon Lekatompessy membenarkanya. Menurutnya, selain raperda retribusi kursus mengemudi ada beberapa perda yang lebih penting yang harusnya dibahas. Seperti raperda miras, perda tentang regulasi tower atau lainnya.

“Parahnya lagi, raperda retribusi mengemudi itu nantinya akan diserahkan kepada Komisi C dalam pembahasanya. Tapi bagaimana lagi, pimpinan Bamus memberikan ini ke kami. Kami tak berhak menolak,” ujar Simon. (Indriatno/WDA)

Tentang franssinata

Sekolah Mengemudi Mobil Terbaik di Surabaya
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s