Dewan Bahas Perda Pelatihan Mengemudi

Dewan Bahas Perda Pelatihan Mengemudi

Gedung DPRD Kota Surabaya di Jl Yos Sudarso. Saat ini dewan membahas Perda pelatihan mengemudi.

SURABAYA – DPRD Surabaya membahas Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Kendaraan Bermotor (P3MKB). Menurut dewan, Raperda itu diperlukan untuk bisa menertibkan dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Sedangkan bentuk persetujuannya dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Raperda P3MKB dalam paripurna DPRD, 12 November lalu.

Simon Lekatompesssy, Ketua Fraksi Partai Damai Sejehtera (PDS) sekaligus Ketua Pansus pembahasan Raperda ini mengatakan, Raperda P3MKB penting disahkan menjadi Perda untuk menurunkan angka kecelakaan. “Semangatnya bagaimana angka kecelakaan bisa ditekan dengan adanya partisipasi dari lembaga kursus itu, jadi kami setuju untuk diadakan pembahasan dan disahkan dewan,” katanya, Selasa (20/11).

Yang penting, lanjutnya, permohonan izin bagi lembaga penyelenggara kursus ini tidak membebani APBD dan penyelenggaranya lembaga  itu sendiri. Artinya, keberadaan lembaga kursus dan pemerintah bersifat saling membutuhkan. Dengan disahkannya lembaga kursus itu, berarti lembaga ini ikut menyukseskan program dan menekan angka kecelakaan.

Sementara Ernawati, Wakil Ketua Pansus menambahkan, dalam operasionalnya lembaga kursus harus melengkapi diri dengan fasilitas dan kompetensi yang memadai berdasarkan Perda yang berlaku nanti.
Menurutnya, ada beberapa hal dalam pemahasan Raperda ini yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang 22/2009 tentang Lalu Lintas. Di antaranya perlu ketegasan instansi mana yang berkompeten mengurusi soal ini. Sebab, selama ini lembaga kurus izinnya minta kepada Dinas Pendidikan (Dispendik) terkait dengan pendidikannya dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait dengan pelatihannya. Padahal, di dalam UU lalu lintas, semua perizinan terkait dengan berdirinya kursus mengemudi ini ditangani Dinas Perhubungan (Dishub).

“Standar kurikulum bagi lembaga kursus belum ada dan kurikulum ini bukan lembaga kursus yang membuat, tapi mestinya Dishub atau Pemeintah Kota (Pemkot.),” kata wanita yang juga Anggota Komisi C DPRD Surabaya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu melakukan standarisasi lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayahnya. Tindakan itu diwujudkan dengan disahkannya Raperda P3MKB itu menjadi Perda.*

Tentang franssinata

Sekolah Mengemudi Mobil Terbaik di Surabaya
Pos ini dipublikasikan di info, Uncategorized dan tag , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s